Masyarakat Adat Desak Pemulihan Hak Atas Wilayah Leluhur
Masyarakat Adat Desak Pemulihan Hak Atas Wilayah Leluhur Dan Hal Ini Terjadi Karena Infrastruktur Sering Masuk Tanpa Persetujuan Mereka. Saat ini Masyarakat Adat di berbagai wilayah Indonesia terus mendesak pemulihan hak atas wilayah leluhur mereka yang selama ini dirampas, dialihkan, atau diabaikan oleh negara maupun pihak swasta. Desakan ini muncul dari ketidakadilan sejarah yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga era pembangunan modern, di mana tanah-tanah adat dialihkan untuk kepentingan industri, perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur tanpa persetujuan masyarakat adat. Dalam beberapa kasus, wilayah adat bahkan disertifikasi sebagai tanah negara, padahal komunitas adat telah tinggal di sana secara turun-temurun. Kondisi ini membuat masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka, seperti hutan, sungai, dan lahan pertanian.
Dalam upaya mendesak pemulihan hak, masyarakat adat menggunakan berbagai strategi, mulai dari advokasi hukum, aksi damai, hingga dialog dengan pemerintah. Mereka bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi untuk memperkuat posisi mereka di hadapan hukum dan kebijakan publik. Salah satu instrumen hukum yang sering di kutip adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.
Namun, implementasi dari putusan ini masih lemah karena banyak pemerintah daerah belum memiliki mekanisme pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, desakan juga diarahkan agar pemerintah daerah segera menerbitkan perda pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Gerakan pemulihan hak ini juga diperkuat oleh narasi kedaulatan, keadilan ekologis, dan pelestarian lingkungan. Mereka ingin menunjukkan bahwa pengelolaan wilayah adat secara turun-temurun justru berkontribusi terhadap konservasi hutan dan keanekaragaman hayati.
Masyarakat Adat Di Indonesia Semakin Aktif Menyuarakan Hak
Masyarakat Adat Di Indonesia Semakin Aktif Menyuarakan Hak mereka yang selama ini di abaikan oleh negara dan berbagai pihak berkepentingan. Kesadaran kolektif yang tumbuh dari pengalaman panjang ketidakadilan mendorong mereka untuk bersatu dalam memperjuangkan pengakuan atas identitas, wilayah adat, serta hak untuk hidup secara mandiri sesuai adat istiadat. Di berbagai daerah, mereka mulai mengorganisasi diri melalui lembaga adat, forum komunikasi, dan aliansi nasional seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Mereka tidak hanya menggelar aksi protes di lapangan, tapi juga terlibat dalam diskusi publik, konsultasi kebijakan, bahkan ikut dalam proses legislasi untuk memastikan suara mereka terdengar. Teknologi dan media sosial turut di manfaatkan untuk menyebarkan informasi dan membangun solidaritas lintas komunitas.
Aktivisme mereka muncul dari situasi genting yang mereka hadapi, seperti perampasan tanah adat, kriminalisasi tokoh adat, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi dalam pengambilan keputusan. Selama bertahun-tahun, banyak wilayah adat di jadikan lahan perkebunan, pertambangan, dan proyek pembangunan tanpa konsultasi dan persetujuan bebas dari mereka.
Hal ini berdampak langsung terhadap keberlanjutan hidup mereka, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, maupun spiritual. Karena itu, semakin banyak masyarakat adat yang menolak diam dan mulai memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum dan politik. Beberapa tokoh adat bahkan maju dalam pemilihan legislatif atau menjadi anggota panitia penyusun peraturan daerah terkait pengakuan adat.
Meskipun tantangan yang di hadapi masih besar, seperti kurangnya dukungan politik. Tumpang tindih kebijakan, dan kekerasan terhadap pembela hak adat, gerakan mereka terus menunjukkan keteguhan dan keberanian. Mereka menyuarakan bahwa pengakuan hak adat bukan semata tuntutan kelompok tertentu, melainkan bagian dari upaya membangun keadilan sosial dan keberlanjutan bangsa.
Menolak Tanah Adat Di Jadikan Komoditas
Masyarakat adat di berbagai penjuru Indonesia Menolak Tanah Adat Di Jadikan Komoditas yang di perjualbelikan atau di eksploitasi demi keuntungan pihak luar. Penolakan ini muncul dari pemahaman mendalam bahwa tanah adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian tak terpisahkan dari identitas, kehidupan spiritual, dan keberlangsungan komunitas mereka. Dalam pandangan masyarakat adat, tanah adalah ibu yang memberi kehidupan, bukan barang dagangan yang bisa di pindahtangankan. Oleh karena itu, ketika tanah adat di gusur untuk proyek tambang, perkebunan skala besar. Atau infrastruktur tanpa persetujuan mereka, mereka melihat hal itu sebagai pelanggaran berat terhadap hak dan martabat mereka.
Sikap penolakan ini di tunjukkan dalam berbagai bentuk perlawanan, mulai dari aksi demonstrasi, penyegelan lahan, hingga gugatan hukum ke pengadilan. Mereka juga aktif menyuarakan aspirasi di forum-forum publik. Dan internasional untuk menolak praktik-praktik pengkaplingan dan sertifikasi tanah adat menjadi milik negara atau perusahaan. Di beberapa tempat, mereka menetapkan aturan adat yang melarang jual beli tanah adat kepada pihak luar. Serta membangun peta partisipatif sebagai bukti keberadaan dan pengelolaan wilayah mereka secara turun-temurun. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat klaim hukum dan melindungi tanah dari praktik komersialisasi.
Penolakan terhadap komodifikasi tanah adat juga menjadi bagian dari kritik terhadap model pembangunan yang mengabaikan aspek keberlanjutan dan keadilan sosial. Mereka menilai bahwa pengelolaan tanah secara adat jauh lebih berkelanjutan karena berlandaskan pada prinsip keseimbangan alam dan kepentingan generasi mendatang. Mereka menegaskan bahwa tanah adat tidak bisa di nilai dengan uang. Karena menyangkut warisan budaya dan sistem pengetahuan lokal yang telah teruji selama ratusan tahun.
Menuntut Pengakuan Legal Atas Identitas Dan Wilayah
Selama bertahun-tahun, banyak wilayah adat di Indonesia di ambil alih tanpa melalui proses yang adil dan transparan. Tanah-tanah yang telah di kelola secara turun-temurun oleh mereka di jadikan kawasan hutan negara. Konsesi tambang, perkebunan sawit, atau proyek pembangunan strategis tanpa adanya persetujuan bebas dan informasi awal dari komunitas yang terdampak. Proses ini seringkali mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat. Bahkan di lakukan melalui pendekatan koersif seperti intimidasi, kriminalisasi tokoh adat, hingga penggusuran paksa. Hal ini membuat banyak komunitas adat kehilangan akses terhadap sumber daya alam. Yang menjadi dasar kehidupan mereka, termasuk hutan, lahan pertanian, sungai, dan tempat-tempat sakral. Kehilangan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga mengganggu struktur sosial, budaya, dan spiritual masyarakat adat.
Melihat ketidakadilan tersebut, kini masyarakat adat di berbagai daerah Menuntut Pengakuan Legal Atas Identitas Dan Wilayah adat mereka, serta pengembalian hak atas tanah yang telah di rampas. Mereka menginginkan kejelasan hukum agar wilayah adat tidak lagi di serobot atas nama investasi atau pembangunan. Salah satu langkah yang terus di perjuangkan adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Yang di harapkan menjadi payung hukum nasional bagi perlindungan hak-hak masyarakat adat. Di tingkat lokal, mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui keberadaan mereka secara resmi. Selain itu, peta partisipatif dan dokumen sejarah komunitas menjadi alat penting untuk memperkuat klaim atas wilayah adat.
Tuntutan ini bukan sekadar soal tanah, melainkan tentang keadilan dan hak untuk hidup secara bermartabat sesuai dengan nilai-nilai leluhur. Masyarakat adat menolak di perlakukan sebagai hambatan pembangunan, karena kenyataannya mereka justru menjaga kelestarian alam. Inilah penolakan yang di suarakan oleh Masyarakat Adat.
