Penetapan Hutan Adat Di Percepat Untuk Optimalkan Pelestarian Hutan

Percepatan penetapan hutan adat juga penting karena tingginya ancaman deforestasi dan degradasi hutan. Banyak kawasan hutan yang selama ini menjadi wilayah adat justru rentan dialihfungsikan untuk perkebunan, tambang, atau proyek infrastruktur tanpa melibatkan masyarakat setempat. Padahal, riset menunjukkan bahwa hutan yang dikelola masyarakat adat cenderung lebih lestari dibandingkan yang dikelola secara komersial. Dengan adanya pengakuan resmi, masyarakat adat memiliki kewenangan penuh untuk mengelola hutan berdasarkan aturan dan nilai lokal. Hal ini berpotensi besar menekan laju kerusakan hutan sekaligus mendukung target pemerintah dalam menurunkan emisi karbon.

Selain itu, percepatan penetapan hutan adat dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah. Dukungan regulasi yang jelas akan memudahkan berbagai pihak dalam memberikan pendampingan, baik dari sisi penguatan kapasitas, akses pasar untuk hasil hutan non-kayu, maupun dukungan pendanaan. Dampak positif lainnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat adat karena mereka memiliki akses yang sah untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan.

Percepatan Penetapan Hutan Adat Bisa Menjadi Strategi Nasional paling efektif dalam upaya menekan deforestasi di Indonesia. Negara menghadapi tantangan besar dalam menjaga hutan, terutama karena tekanan dari ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur. Selama ini, pendekatan top-down yang hanya mengandalkan pengawasan pemerintah seringkali tidak cukup, sebab keterbatasan sumber daya membuat pengawasan terhadap jutaan hektare hutan tidak optimal. Dalam konteks ini, percepatan pengakuan hutan adat memberi ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat langsung sebagai pengelola sekaligus penjaga hutan. Dengan landasan hukum yang jelas, masyarakat adat bisa berperan aktif mengawasi wilayahnya dari ancaman perusakan hutan, yang secara langsung membantu pencapaian target nasional dalam mengurangi deforestasi.

Strategi ini juga sejalan dengan data riset yang menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat memiliki tingkat kerusakan yang jauh lebih rendah dibandingkan kawasan yang dikelola secara komersial. Hal ini terjadi karena masyarakat adat memiliki kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan hutan secara berkelanjutan, misalnya dengan sistem larangan menebang pohon sembarangan, aturan pembagian hasil hutan, hingga ritual adat yang menghormati ekosistem. Jika percepatan penetapan hutan adat dijadikan bagian dari strategi nasional, maka negara sebenarnya memanfaatkan sistem pengelolaan yang sudah terbukti efektif sejak lama. Peran masyarakat adat sebagai pengawas alami ini akan menutup celah bagi perusahaan atau pihak lain yang ingin mengeksploitasi hutan secara berlebihan.

Selain sebagai alat perlindungan ekologis, percepatan penetapan hutan adat juga membawa keuntungan politik dan sosial. Pemerintah bisa memperkuat legitimasi kebijakannya karena masyarakat adat merasa diakui dan dilibatkan dalam strategi nasional. Dukungan masyarakat lokal akan memperkuat implementasi kebijakan di lapangan, sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap hutan.

Peran Masyarakat adat sangat penting dalam menjaga hutan, karena sejak lama mereka hidup berdampingan dengan alam berdasarkan tradisi dan aturan adat. Berbeda dengan sistem pengelolaan modern yang sering berorientasi pada eksploitasi ekonomi, masyarakat adat mengandalkan kearifan lokal untuk mengatur pemanfaatan hutan secara bijaksana. Misalnya, banyak komunitas adat memiliki aturan larangan menebang pohon di area tertentu yang di anggap sakral, serta sistem rotasi dalam membuka lahan agar tanah tidak rusak. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan ekologis yang terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pengakuan terhadap hutan adat, nilai-nilai ini bisa di perkuat. Dan di jadikan fondasi dalam strategi pelestarian hutan di tingkat nasional.

Dari sisi ekologis, hutan yang di kelola masyarakat adat cenderung lebih lestari di bandingkan hutan yang di kuasai oleh perusahaan. Hal ini karena masyarakat adat melihat hutan bukan hanya sebagai sumber ekonomi. Tetapi juga sebagai ruang hidup, sumber air, serta warisan leluhur yang harus di jaga untuk generasi berikutnya. Mereka memahami bahwa kerusakan hutan akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Seperti berkurangnya hasil hutan, kekeringan, hingga hilangnya satwa yang menjadi bagian dari ekosistem. Dengan menjaga hutan melalui aturan adat, mereka secara tidak langsung juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Karena hutan yang tetap terjaga mampu menyerap karbon dan menjaga keseimbangan iklim global.

Manfaat ekologis lain dari peran masyarakat adat adalah terjaganya keanekaragaman hayati. Banyak hutan adat yang masih menjadi habitat alami berbagai spesies tumbuhan dan satwa, termasuk yang langka dan endemik. Jika tradisi masyarakat adat tetap di hormati, maka peluang keberlanjutan ekosistem semakin besar. Selain itu, praktik tradisional seperti penggunaan tanaman obat, sistem agroforestri, dan pengelolaan sumber air berbasis adat juga terbukti ramah lingkungan.

Percepatan pengakuan hutan adat seharusnya dipandang bukan hanya sebagai kebijakan administratif, tetapi sebagai Langkah Nyata Dalam Menjaga Alam. Selama ini, banyak kebijakan lingkungan berhenti pada level regulasi tanpa di ikuti implementasi yang konsisten. Akibatnya, deforestasi masih terjadi dengan cepat, sementara masyarakat adat yang terbukti mampu menjaga hutan seringkali terpinggirkan. Dengan mempercepat pengakuan hutan adat, negara bukan hanya memberikan status hukum kepada wilayah adat. Tetapi juga mengakui dan memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga ekosistem. Tindakan ini merupakan wujud nyata bahwa pelestarian hutan tidak cukup hanya dengan aturan. Melainkan membutuhkan aktor-aktor lokal yang memang memiliki keterikatan langsung dengan hutan.

Pengakuan hutan adat yang di percepat juga mencerminkan keseriusan negara dalam menjawab krisis iklim. Hutan adalah penyangga kehidupan, berfungsi menyerap karbon, menjaga tata air, dan melindungi keanekaragaman hayati. Jika hutan rusak, dampaknya bukan hanya di rasakan masyarakat lokal, tetapi juga seluruh bangsa bahkan dunia. Karena itu, percepatan pengakuan hutan adat bisa di lihat sebagai strategi konkret yang membawa dampak ekologis langsung. Masyarakat adat yang memiliki tradisi menjaga hutan dengan aturan ketat. Akan mampu melindungi kawasan dari ancaman pembalakan liar, alih fungsi lahan, atau eksploitasi berlebihan. Artinya, langkah ini bukan sekadar simbol politik, tetapi sebuah aksi nyata yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

Lebih jauh, percepatan pengakuan hutan adat juga berarti memberi ruang bagi keadilan sosial. Masyarakat adat selama ini hidup dengan identitas yang erat dengan alam, namun sering kali hak mereka di abaikan. Dengan pengakuan yang jelas, negara menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan. Tidak bisa di lepaskan dari perlindungan hak-hak masyarakat adat untuk Penetapan Hutan Adat.